Selidiki Dugaan Korupsi, Ini Temuan KPK saat Geledah Kantor Bupati Bintan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melakukan penggeledahan empat tempat yang berbeda di Kabupaten Bintan. Hal ini terkait dengan pengusutan dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tahun 2016 hingga 2018.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri memaparkan, penggeledahan selesai pada Senin, 1 Maret lalu, salah satunya dilakukan di Kantor Bupati Bintan.

"Senin, 1 Maret, tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda yaitu Kantor Bupati Bintan, Kantor BP (Badan Pengusahaan) Bintan, rumah kediaman di Jalan Pramuka Lorong Sumba Tanjungpinang, dan rumah kediaman di Jalan Juanda Tanjungpinang," tutur Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Maret.

KPK angkut dokumen terkait dugaan korupsi di BP Bintan

Dari penggeledahan tersebut, KPK berhasil menemukan dan membawa dokumen yang terkait dengan perkara tersebut. Nantinya dokumen akan dianalisa.

"Selanjutnya seluruh dokumen dimaksud akan divalidasi dan dianalisa untuk segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini," kata Ali Fikri lagi.

Selain itu, pada Jumat, 26 Februari lalu bertempat di Kantor Kepolisian Tanjung Pinang, penyidik telah memeriksa beberapa saksi yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan yang merupakam Kepala BP Bintan 2011-2016 Mardiah; Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dan Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2011-3013 Muhammad Hendri.

Selain itu, penyidik juga memeriksa anggota Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan sejak 2016 hingga sekarang yaitu Radif Anandra.

"Para saksi didalami pengetahuannya terkait tugas pokok dan kewenangan serta SOP pelayanan dari BP Bintan," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK menyebut  perkara ini telah masuk ke tahap penyidikan. Tapi, belum bisa dijelaskan secara lengkap terkait dugaan korupsi tersebut.

Sebab, kebijakan pimpinan KPK sekarang, pengumuman tersangka akan dilakukan bersamaan dengan penangkapan atau penahanan. "Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka," ujar Ali beberapa waktu lalu.

Selain informasi terkait kasus korupsi di BP Bintan, dapatkan informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI.id.