Pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat kini mulai terlihat berjalan. Sebelumnya, wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene sempat diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2.
Dilansir VOI dari Antara, Senin 1 Februari, sejumlah aktivitas pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan di Mamuju mulai berjalan meski masih menggunakan tenda darurat.
Di kompleks Kantor Gubernur Sulbar, tenda darurat terlihat berdiri di lokasi kosong yang jauh dari bangunan. Sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi juga mendirikan tenda darurat di tempat parkir kantor pemerintahan setempat.
Para pegawai terlihat melakukan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat lewat tenda darurat tersebut.
"Walaupun masih dalam kondisi trauma akibat gempa, tapi berdasarkan surat edaran Sekretaris Provinsi Sulbar yang meminta agar seluruh pegawai masuk kerja hari ini, sehingga kami mulai beraktivitas," jelas salah satu pegawai lingkup Pemprov Sulbar Adnan, ditemui di di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Salah satu staf di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar, Wahid menjelaskan, aktivitas pegawai di instansinya sudah berjalan empat hari setelah gempa bumi mengguncang Mamuju dan Majene.
"Kami sudah aktif bekerja sejak 18 Januari 2021," katanya saat ditemui di tenda Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar di kawasan Kantor Gubernur Sulbar.
Ia juga menjelaskan, aktivitas pegawai dilakukan di tenda darurat hingga Kantor Gubernur Sulbar yang terdampak gempa selesai dibangun.
"Ada 20 orang pegawai di sini dan semuanya aktif seperti biasa, walaupun kami berada di tenda," jelas Wahid.
Hal serupa juga terpantau di kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Mamuju.
Di Kantor Pengadilan Negeri Mamuju misalnya, aktivitas para pegawai terpantau dilaksanakan dalam tenda darurat yang dibangun di halaman depan kantor tersebut. Sama halnya dengan aktivitas di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulbar. Kantor instansi tersebut juga rusak parah lantaran diguncang gempa, sehingga pelayanan dilakukan di tenda darurat.
Seluruh pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun para CPNS yang baru direkrut diminta bekerja mulai 1 Februari 2021. Hal itu sesuai dengan permintaan Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris.
"Saya sudah mengeluarkan surat edaran yang meminta para ASN, termasuk CPNS rekrutan baru untuk masuk kantor pada 1 Februari 2021. Jadi, absensi mulai efektif pada Senin (1/2)," jelas Muhammad Idris.
Selain informasi terkait pelayanan publik di Sulawesi Barat, dapatkan informasi dan berita dalam maupun luar negeri lainnya melalui VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
